Jurang Digital dan Keadilan Akses: Ketika Teknologi Tidak Netral
Jurang
Digital dan Keadilan Akses: Ketika Teknologi Tidak Netral
Kemajuan teknologi
pendidikan sering kali digembar-gemborkan sebagai simbol kemajuan peradaban.
Namun, di balik narasi itu, tersembunyi realitas getir: tidak semua orang
memiliki akses yang sama terhadap kemajuan tersebut. Fenomena digital divide
atau jurang digital menjadi tantangan serius yang berpotensi memperlebar
kesenjangan sosial-ekonomi.
Kesenjangan ini tampak
jelas antara kota dan desa, antara sekolah negeri di pusat kota dan madrasah
kecil di pelosok. Faktor penentu utamanya meliputi ketersediaan perangkat
(laptop, tablet), konektivitas internet, biaya listrik, hingga kemampuan
literasi digital guru dan orang tua. Dalam konteks ini, teknologi bukan lagi
sekadar alat bantu belajar, melainkan simbol ketimpangan.
Ketika pembelajaran
daring menjadi keharusan selama pandemi, jutaan siswa di daerah 3T terpaksa
ketinggalan karena keterbatasan perangkat dan sinyal. Kondisi ini mempertegas
bahwa kebijakan teknologi tanpa keadilan akses hanya memperkuat dominasi
kelompok berprivileg. Tanpa intervensi kebijakan yang berpihak, EdTech justru
memperlebar jurang pendidikan nasional.
Solusinya tidak bisa
sekadar imbauan moral, melainkan langkah konkret: subsidi perangkat belajar
untuk keluarga berpenghasilan rendah, pembangunan infrastruktur 5G di daerah
tertinggal, serta pelatihan literasi digital bagi guru dan orang tua. Selain
itu, pendekatan low-tech innovation—seperti pembelajaran berbasis SMS,
radio edukatif, atau perangkat offline—perlu dikembangkan agar akses pendidikan
digital benar-benar merata.
Implikasi jangka
panjang jurang digital sangat serius. Keterbatasan akses teknologi hari ini
bisa berujung pada ketimpangan peluang kerja di masa depan. Di tengah revolusi
industri 4.0, mereka yang tidak memiliki akses digital akan kesulitan bersaing
di pasar kerja berbasis teknologi. Karena itu, keadilan akses digital bukan
hanya isu pendidikan, tetapi juga isu sosial dan ekonomi bangsa.